Berapa nilai potongan yang akan dibebankan kepada Penyedia pada setiap transaksi yang terbuat? Berapa nilai potongan yang akan dibebankan kepada Penyedia pada setiap transaksi yang terbuat?
  1. Pusat Bantuan INAPROC
  2. Penyedia
  3. Pembayaran
  4. Pajak dan Potongan Pembayaran

Berapa nilai potongan yang akan dibebankan kepada Penyedia pada setiap transaksi yang terbuat?

Komponen pengurang yang terdapat pada setiap pesanan yang dibuat adalah

Komponen Pengurang
 		Keterangan Nominal Biaya Catatan Tambahan / Link
Biaya Tanda Tangan & Materai Elektronik Dibayarkan langsung oleh Penyedia kepada Privy.
  • Tanda tangan elektronik: Rp 3.108/tanda tangan (Rp 6.216 untuk SP & BAST)
  • Materai elektronik: Rp 10.222/materai (untuk SP > Rp5.000.000)
 
Biaya Logistik 3PL Jika menggunakan Sesuai nominal saat pemilihan metode pengiriman  
Biaya Pembayaran

Biaya saat dana masuk ke sistem (cash-in).

Pilih salah satu sesuai metode bayar yang digunakan Pembeli

a. UP VA, UP KKP, UP KKI QRIS:

  • MDR VA BRI: Rp 1.332
  • MDR Kartu Kredit Pemerintah (KKP): 2.6% + Rp 1.332
  • MDR Kartu Kredit Indonesia:
    • On Us : 1% + VAT/PPN
    • Off Us : 1.3% + VAT/PPN

    b. UP Kode Bayar & LS Kode Bayar:

    • MDR Kode Bayar + Biaya Admin Bank Daerah: Rp 1.500 + Biaya Admin Bank Daerah
Biaya Admin Bank Daerah berbeda-beda sesuai Bank yang digunakan.
Biaya Disbursement (Biaya Penyaluran Dana)

Biaya saat dana disalurkan ke penyedia (cash-out).

Pilih salah satu sesuai metode bayar yang digunakan Pembeli

a. UP VA, UP KKP, UP KKI QRIS:
  • Biaya penggunaan payment gateway Midtrans: Rp 1.110
  • Biaya transfer BI-FAST:
    • Rekening penerima BRI: Rp 500
    • Rekening penerima selain BRI: Rp 2.500
b. UP Kode Bayar & LS Kode bayar:
  • Biaya transfer:
    • Biaya transfer BI-FAST: Rp 1.500
    • Jika BI-FAST terkendala, otomatis beralih ke Real Time Online (RTOL): Rp 6.500
    • Jika pencairan lebih dari Rp100.000.000 dan BI-FAST/RTOL terkendala, otomatis beralih ke Real Time Gross Settlement (RTGS): Rp 26.500
 
Biaya Tarif PNBP   Sesuai perhitungan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-93-tahun-2025
PPh   Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/58-pmk-03-2022
PPN   Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021

 

Artikel terkait