Pengumuman Implementasi SPSE versi 5 Tahap II Pengumuman Implementasi SPSE versi 5 Tahap II

Pengumuman Implementasi SPSE versi 5 Tahap II

Yth.

  1. Kepala UKPBJ

  2. Pejabat Pembuat Komitmen

  3. Pokja Pemilihan

  4. Pejabat Pengadaan

  5. Bendahara pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terlampir

Sehubungan dengan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh LKPP dan PT Telkom Indonesia, saat ini sedang dikembangkan Platform Pengadaan Nasional (yang selanjutnya disebut INAPROC) sebagai platform terpusat dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukungnya. Implementasi proses pemilihan yang terintegrasi dengan Akun INAPROC akan diperluas untuk berbagai metode pemilihan pada kanal SPSE versi 5 (SPSE v5) di INAPROC.

Implementasi SPSE v5 telah dilaksanakan secara piloting dan secara terbatas pada Tahap I sebagai bagian dari persiapan penerapan secara nasional. Oleh karena itu untuk memperluas implementasi, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai pelaksana implementasi Tahap II penggunaan SPSE v5.

Dalam rangka memastikan implementasi SPSE v5 berjalan optimal dan lancar pada K/L/Pemda Saudara/i, berikut kami sampaikan terkait penggunaan SPSE v5 pada Tahap II sebagai berikut:

  1. Paket pengadaan memiliki kriteria: 
    a. menggunakan metode pemilihan Tender, Seleksi, Pengadaan Langsung dan/atau Penunjukan Langsung. Untuk penggunaan metode pemilihan Tender Cepat masih memanfaatkan SPSE versi sebelumnya; 
    b. tidak termasuk program prioritas nasional atau program prioritas Presiden; 
    c. tidak termasuk pekerjaan kompleks; dan 
    d. tidak termasuk pekerjaan yang berisiko tinggi, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan waktu dan percepatan pelaksanaan pada akhir Tahun Anggaran 2026.

  2. PPK pada K/L/Pemda sebagaimana terlampir dapat melakukan pembuatan paket pada SPSE v5 mulai tanggal diterbitkannya surat ini.

  3. Pada saat SPSE v5 telah diimplementasikan pada K/L/Pemda Saudara/i, SPSE versi sebelumnya masih tetap dapat dimanfaatkan namun bersifat terbatas. Diharapkan agar Saudara/i mengutamakan dan mengoptimalkan penggunaan SPSE v5 untuk sebanyak mungkin paket pengadaan Tahun Anggaran 2026 yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1.

  4. Sehubungan dengan SPSE v5 akan diakses melalui Akun INAPROC, maka agar Saudara/i memastikan Kepala UKPBJ, PPK, PP, Pokja Pemilihan, dan Bendahara telah memiliki akses pada akun INAPROC (akun.inaproc.id).

  5. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2025, telah ditetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas layanan pemilihan penyedia barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut, pengenaan tarif PNBP juga akan diberlakukan pada SPSE v5. Namun demikian, hal tersebut masih dikecualikan untuk paket pengadaan Tahun Anggaran 2026 pada implementasi Tahap I dan II ini.

  6. Agar Saudara/i turut menyampaikan informasi pelaksanaan paket pengadaan pada SPSE v5 serta pendaftaran Akun INAPROC kepada seluruh Pelaku Usaha di lingkungan K/L/Pemda masing-masing.

  7. Informasi lebih rinci terkait SPSE v5 akan disampaikan dalam pertemuan yang akan dijadwalkan kemudian.

Kami mohon kerja sama dan dukungan Saudara/i untuk mengoptimalkan penggunaan SPSE v5 pada Tahap II ini untuk mendukung kesiapan implementasi secara menyeluruh yang akan diterapkan untuk paket pengadaan dengan tahun anggaran 2027. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Pengadaan Digital,

Sugianto

Tembusan :

  1. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP

  2. GM Government Infrastructure Services PT Telkom Indonesia