Panduan Eskalasi untuk Penerbitan SK Manual

Bagi PA/KPA yang ingin menerbitkan SK Manual pada platform Daftar Hitam versi 3, dapat dilakukan dengan menghubungi Pusat Bantuan. Namun, SK yang dapat diterbitkan secara manual hanya SK yang diterbitkan sebelum bulan Oktober 2024. 

Berikut merupakan tata cara dan ketentuan untuk penerbitan SK Manual:

1. PA/KPA melakukan pengajuan permohonan penerbitan SK manual pada Pusat Bantuan atau melalui kanal Pusat Bantuan lainnya seperti surat elektronik (email) pada layanan Call Center di nomor 144, alamat layanan@lkpp.go.id, Whatsapp Official pada nomor  08 111 5577 09, atau Web Chat.
2. Pada saat pengajuan permohonan penerbitan SK manual, PA/KPA diwajibkan untuk memberikan detail informasi dan melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan, seperti:
   - Username pada SiRUP;
   - Nama Penyedia;
   - NPWP Penyedia;
   - Alamat Penyedia;
   - Nomor SK;
   - Jenis Pelanggaran;
   - Paket RUP/Tender;
   - Nama PA/KPA;
   - Nomor HP PA/KPA;
   - Email PA/KPA;
   - LPSE Paket Pengadaan;
   - Surat Permohonan Penayangan SK Manual pada Daftar Hitam versi 3 (yang telah ditanda tangani oleh PA/KPA terkait); dan
   - Dokumen-dokumen pendukung dalam bentuk pdf untuk daftar dokumen pendukung, dapat mengacu pada tabel di bawah ini:
   
   

   Skenario	Dokumen	Keterangan
   PA/KPA tidak merangkap PPK & bukan temuan BPK/APIP	Surat Keputusan PA/KPA	Wajib
   	Surat Keputusan APIP	Wajib
   	Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan	Wajib
   	Surat keberatan Peserta Pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan)	Tidak Wajib
   	Surat rekomendasi APIP/BPK atau surat permintaan BPK/APIP	Wajib
   Temuan BPK/APIP	Surat Keputusan PA/KPA	Wajib
   	Hasil Temuan BPK/APIP	Wajib
   PA/KPA merangkap sebagai PPK	Surat Keputusan PA/KPA	Wajib
   	Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan	Opsional
   	Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan)	Opsional
   	Surat rekomendasi BPK/APIP	Wajib
   Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Surat Keputusan PA/KPA	Wajib
   	Surat Putusan Pengadilan	Wajib

3. Setelah permohonan penerbitan SK diajukan, maka Tim Pusat Bantuan akan membantu menayangkan dokumen SK  pada platform Daftar Hitam versi 3.
4. Jika SK telah berhasil ditayangkan, Tim Pusat Bantuan PA/KPA akan memberikan informasi terkait penayangan SK.